ASN Yang Lakukan Perjalanan Dinas Saat Pandemi Covid-19 Bakal Kena Sanksi, Jika Tak Taati Aturan Ini

ilustrasi ASN/sumber : www.balipuspanews.com

Suarapendidikan.com, Jombang – Pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN ( Aparatur Sipil Negara) yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat terkait penyebaran Covid-19, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui Surat Edaran Nomor : 840/1348/415.41/2020 yang ditandatangani oleh Bupati Jombang, Mundjidah Wahab pada tanggal 20 Mei 2020.

Dalam surat tersebut diterangkan bahwa pegawai dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas Negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria dan Persyaratan Pengecualian Percepatan Penanganan Covid-19 nomor 4 tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yang dilaksanakan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan tingkat urgensi dari perjalanan dinas tersebut.

Adapun pegawai yang melakukan perjalanan dinas hendaknya harus memenuhi persyaratan, yakni;

  • Mampu menunjukan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
  • Menunjukkan hasil tes negativ Covi-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rappid Tes atau surat keterangan dari rumah sakit/ puskesmas atau klinik kesehatan.
  • Menunjukkan identitas diri (KTP) yang sah.
  • Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan.

Apabila terdapat pegawai yang melanggar ketentuan/persyaratan tersebut, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi hukuman disiplin berdasar pada ;

  • dan SE Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor: 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2020/04/SE-Mudik.pdf.

Surat Edaran Bupati Jombang ini berlaku sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru. (w/nr)