Bank Jombang Buka Pengajuan Relaksasi Pinjaman bagi Debitur Terdampak Covid-19

Suarapendidikan.com, Jombang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020  tentang Stimulus Perekonomian Nasional. POJK itu menjadi landasan bagi bank maupun perusahaan pembiayaan untuk melakukan relaksasi pinjaman bagi debitur UMKM penerima kredit atau pembiayaan.

Direktur Bisnis Bank Jombang Adam Joyo Pranoto menyampaikan Terbitnya aturan itu menimbulkan ekspektasi positif dari para penerima kredit akan keringanan yang diterimanya.

Relaksasi berupa restrukturisasi kredit tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni  penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok, hingga penyertaan modal sementara.

Namun, mengacu pada aturan itu juga, tidak semua nasabah UMKM itu bisa memperoleh relaksasi kredit. Hal itu karena debitur yang terdampak ialah debitur yang terkait dengan sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
Selain itu, teknisnya diserahkan kepada setiap bank atau lembaga pembiayaan sebagai pelaksana.

“Di bank Jombang sudah kita inventarisir sejumlah debitur yang bisa mendapatkan relaksasi sesuai dengan kriteria yang disampaikan OJK, ada 300 an lebih debitur yang berhak, data ini kita siapkan dulu sehingga pada saat mengajukan relaksasi langsung bisa diproses dengan cepat,” tutur Adam.

Pembatasan sektor dan teknis pelaksanaan yang diserahkan kepada bank atau lembaga pembiayaan (multifinance) itulah yang menimbulkan permasalahan tersendiri bagi bank dan multifinance untuk mengimplementasikan aturan itu.

Bank Jombang yang notabene bank milik pemerintah Kabupaten Jombang mengambil langkah cepat menyikapi hal ini, dengan membuka layanan online 24 jam untuk kosultasi, serta tetap membarikan layanan prima di setiap kantor yang tersebar di 21 Kecamatan di Jombang.

“Langkah ini kita ambil karena dampak wabah Covid-19 ini tak hanya di alami satu sektor saja namun hampir semua lini sektor ekonomi, jadi kita juga melihat dan bersama menjaga bagaimana debitur kita tidak terlalu terberatkan dengan angsuranya, bagaimana kita bank juga tidak terlalu merugi dengan kondisi ini jadi butuh kordinasi yang baik untuk solusi bersama,” tambahnya saat dialog interaktif di Radio Suara Pendidikan (31/3).

Adam menyatakan perlu kepastian aturan main, terkait dengan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM serta kredit kendaraan bermotor bagi transportasi online (ojol).

Misalnya, lanjut dia, untuk UMKM, penilaian kualitas aset yang tertuang dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020 perlu diperinci dan disampaikan ketentuan lanjutannya.

Harus mengajukan

Adam menyampaikan para nasabah atau debitur terdampak covid-19 wajib mengajukan permohonan kepada pihak bank atau leasing untuk mendapatkan keringanan kredit. Di bank Jombang beberapa waktu yang lalu sudah ada beberapa nasabah yang memiliki usaha terdampak langsung dan UMKM yang sudah mulai mengajukan relaksasi ini.

“Nasabah wajib mengajukan permohonan kepada bank/leasing yang dapat disampaikan secara online lewat e-mail, website atau secara langsung ke kantor yang ditetapkan lembaga tersebut,”kata Adam.

Adam menyampaikan keringanan kredit dari lembaga jasa keuangan baik perbankan maupun nonperbankan bukan berarti penghapusan kewajiban membayar cicilan selama satu tahun.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengedarkan pengumuman kepada para anggotanya untuk merestrukturisasi atau meringankan beban debitur.

Tata cara pengajuan restrukturisasi berlaku mulai 30 Maret 2020. Semua proses dilakukan melalui sistem online.  

Ba­gi debitur yang kondisi ekonominya tidak terdampak pandemi covid-19, tetap diminta untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian. (SM/NR)

prosedur pengajuan bisa anda download di sini