Dewan Pers Tak Pernah Selenggarakan UKW Online

dewanpers.or.id

Suarapendidikan.com, Jombang – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) melalui virtual atau daring merupakan kegiatan ilegal. Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Dewan Pers Nomor : 02/SE-DP/V/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH.

Dalam SE yang ditandatangani oleh Mohammad NUH pada tanggal 4 Mei tersebut dijelaskan bahwa Dewan Pers telah menerima laporan dari para wartawan dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW), terkait adanya praktik UKW secara virtual (online) yang dilakukan oleh sebuah institusi.

Dijelaskan bahwa kop surat dari institusi tersebut bernama LPKP yang bersekretariat di JI . Moyudan – Golean No 45 RW 5 Kecamatan Moyudan Kab Sleman DI Yogyakarta dan dengan alamat email: optim86@gmail.com.

Selain itu, dari hasil penelisikan yang dilakukan oleh Dewan Pers dan pemberitaan media, hasil dari UKW online telah diumumkan oleh LPKP.

Berdasar pada hal tersebut, maka melalui SE Dewan Pers ini ditegaskan bahwa yang pertama Sesuai kesepakatan dengan para konstituen Dewan Pers yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, UKW di lakukan secara Iangsung atau tatap muka antara penguji dan wartawan yang menjadi peserta uji.

Proses pengujiannya dilakukan dengan metode ujian: tertulis, lisan dan observasi. Dilaksanakan berbasis platform media yang menjadi konstituen Dewan Pers yaitu media cetak, media telev isi, media radio, fotografi dan media siber (media online).

Kedua, Dewan Pers tidak mengenal nama Iembaga yang menyelenggarakan UKW online tersebut, termasuk juga nama personalia yang disebut sebagai narasumber ahli Dewan Pers. Posisi itu tidak ada dalam struktur personalia yang aktif di Dewan Pers.

Dan yang ketiga adalah pemberitahuan oleh Dewan Pers kepada khalayak luas, komunitas pers, lembaga pemerintah dan non pemerintah, bahwa meskipun akhir-akhir ini telah digalakkan pola bekerja di rumah (WFH), terkait adanya ancaman wabah COVID-19 namun  sampai saat ini pihak Dewan Pers BELUM PERNAH menetapkan  UKW secara virtual atau online.

Melalui SE ini pihak Dewan Pers pun berharap agar masyarakat maupun lembaga terkait seperti Konstitusi Dewan Pers, Lembaga Uji Kompetensi Wartawan, Kementrian dan Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, Pimpinan Media Massa Cetak, Media Siber, Media Penyiaran, serta pemangku kepentingan pers mengetahui bahwa UKW secara virtual atau online adalah kegiatan ilegal. (w/nr)