Jelang Rakornas, Para Guru Honorer Gelar Audiensi dengan DPRD Kabupaten Jombang

Suarapendidikan.com, Jombang – Guru honorer yang berusia di atas 35 tahun menuntut pemerintah pusat memperhatikan nasib mereka. Mereka menuntut diangkat menjadi PNS tanpa tes, atau opsi lain menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK). Atau paling tidak upahnya disetarakan dengan upah minimum regional (UMR).

Hal itu disampaikan puluhan perwakilan  guru honorer Non kategori saat melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (6/2) pagi. Dalam audiensi tersebut, mereka yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori berusia di atas 35 tahun (GTKHNK 35+) meminta dukungan para wakil rakyatnya dalam memperjuangkan tuntutan mereka secara langsung ke Presiden Jokowi pada momen rakornas.

Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jombang tersebut perwakilan guru diterima oleh ketua komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati beserta anggota, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Agus Purnomo, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Senen.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan dalam sambutan pengantarnya, pihaknya telah mengupayakan melalui komisioning dengan komisi D DPRD Jombang agar para guru Honorer non Kategori mendapatkan insentif yang layak.

“Salah  satu buktinya, dalam APBD tahun 2020, ini untuk insentif guru honorer sudah dinaikkan sebesar 75 ribu rupiah,” ujarnya disambut tepuk tangan oleh peserta audiensi.

Sementara Syarif Hidayatulloh anggota komisi D dalam sambutannya mewakili guru Honorer menyampaikan bahwa guru honorer no kategori perlu didukung dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

“Hari ini kawan-kawan sekaligus juga berpamitan karena beberapa perwakilan dari Jombang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Rakornas,” ungkapnya

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Erna Kuswati menegaskan, pihaknya mendukung penuh perjuangan para guru honorer nonkategori demi mendapat kesejahteraan yang layak.

“Selama ini, kita terbatasi aturan yang ada terkait pengangkatan PNS itu di Peraturan Pemerintah. Maka, hari ini kami sampaikan kami mendukung mereka menyampaikan pada presiden untuk dikeluarkan keppres agar mereka diangkat menjadi ASN atau P3K, apapun itu untuk kepentingan para guru honorer kami dukung. Karena memang kesejahteraannya mungking belum terpenuhi. ” paparnya.

Salah satu peserta audiensi Iis Wahyuningsih  dari SDN 1 Kwaron Diwek mengatakan tujuan utama audiensi ini adalah untuk menyampaikan tuntutan tekait peningkatan kesejahteraan para guru Honorer.

“Ada 2 poin yang akan kami sampaikan di Jakarta. Yang pertama kami ingin para guru honorer diangkat PNS tanpa tes, dan yang kedua kami menuntut agar guru honorer digaji sesuai UMR dari APBN. Selama ini kami yang 35 tahun ke atas tidak terekspose. Maka kami akan ke Jakarta, menunjukkan bahwa kami guru honorer 35 tahun ke atas non kategori itu ada. Ini sudah menjadi masalah yang bersifat nasional. Nah kami meminta kejelasan untuk status kami, karena setahu pemerintah hanya ada K2 dan reguler,” jelas Iis

Dalam audiensi tersebut Syarif Hidayatulloh dan Agus Purnomo juga sempat menginisiasi penggalangan donasi untuk keperluan akomodasi perwakilan dari Jombang untuk berangkat ke Jakarta mengikuti rakornas pada 20 Februari 2020 mendatang. (NR)