Kepala Sekolah di Jombang sambut baik Permendikbud No 8 Tahun 2020

Suarapendidikan.com, Jombang – Perubahan kebijakan trasnfer dana BOS disambut baik oleh Kepala Sekolah di Jombang. Kabar tentang perubahan ini dirilis langsung oleh tiga kementrian dalam jumpa pers senin (10/2) kemarin. Perubahan itu tertuang dalam Permendikbud No 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Seperti disampaikan Kepala SMPN 3 Jombang Sukristiono Siwi Subekti bahwa terbitnya permendikbud tersebut memberi angin segar bagi pengelola Lembaga Pendidikan.

“ Jika permendikbud ini nanti diterapkan otomatis sekolah harus lebih fokus melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik, pasalnya beban administrasi sedikit berkurang dan dana cair lebih cepat,”terangnya.

Sukristiono Siwi Subekti saat pisah kenal beserta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Agus Purnomo

Sementara itu Kepala SDN Candimulyo 3 Jombang Hery Purwanto mengatakan kebijakan Merdeka Belajar Episode Tiga ini membuat lega dirinya, karena sebelum permendikbud ini sah banyak beredar berita hoax tentang perubahan juknis BOS 2020 di media sosial.

“Kita sebagai Kepala sekolah setuju dengan perubahan tersebut karena dirasa lebih efektif dan memperpendek birokrasi,” tegasnya.

Hery Purwanto berharap dengan perubahan ini program yang dirancang sekolah dapat berjalan baik dan lancar. Untuk saat ini pihaknya masih menunggu sosialisasi lanjutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.

Meski sosialisasi perubahan juknis ini belum dilaksanakan di tingkat Kabupaten namun Salinan Permendikbud No 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler sudah dapat didowload di https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/permendikbud-nomor-8-tahun-2020-tentang-petunjuk-teknis-bos-reguler

Untuk diketahui Kemendikbud mengubah kebijakan transfer dana BOS untuk mempercepat pencairan dana. Mulai tahun ini proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi.

Tahapan penyaluran akan dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya dari sebelumnya empat kali per tahun.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk membantu mengurangi beban administrasi Pemerintah Daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien.

Selain itu, penetapan surat keputusan (SK) sekolah penerima dana BOS dilakukan oleh Kemendikbud, kemudian disusul dengan verifikasi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Sekolah juga diwajibkan untuk melakukan validasi data melalui aplikasi Dapodik sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Batas akhir pengambilan data oleh Kemendikbud dilakukan satu kali per tahun, yakni per 31 Agustus. Sebelumnya dilakukan dua kali per tahun, yaitu per Januari dan Oktober. (S NR)