Mendagri Keluarkan SE Pemotongan, Penyetoran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah

SURAT EDARAN NOMOR 900/471lSJ

Suarapendidikan.com, Jombang – Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/471/SJ tentang pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah pemerintah daerah, pada tanggal 20 Januari 2020.

Dalam SE tersebut disebutkan bahwa Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah meliputi:

  • kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  • pimpinan dan anggota Dewan Penruakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  • pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah;
  • kepala desa dan perangkat desa;
  • pekerja/pegawai selain tersebut pada huruf a s.d d yang dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kabupaten/kota.  

Selain itu juga dijelaskan terkait dengan Komposisi persentase, batas paling tinggi gaji atau upah per bulan, dan dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU mulai berlaku 1 Januari 2020.

Pemerintah daerah wajib mendaftarkan peserta PPU sebagai peserta program jaminan kesehatan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Tata cara pemotongan, penyetoran dan pembayaran gaji atau upah sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU.

Bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi Sltt/ Gaji Taspen, mekanisme perhitungan potongan iuran jaminan kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dapat dilihat pada alamat https://e-klim.taspen.com, sedangkan bagi pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi SIM Gaji selain aplikasi SIM Gaji Taspen tersebut agar menyesuaikan perhitungan iuran jaminan kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 atau berkoordinasi dengan PT. Taspen kantor cabang setempat.

Pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi data pembayaran iuran jaminan kesehatan peserta PPU sebagaimana dimaksud angka 4 untuk validasi data kepesertaan dan validasi kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan bulanan.

Dalam SE ini juga dijelaskan tentang perubahan data kepesertaan dan selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil rekonsiliasi, dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya dan diperhitungkan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan bulan berikutnya. (w/nr)