Mendikbud Ajak Masyarakat Untuk Gotong Royong Guna Mempersiapkan Pembelajaran Di Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru 2020/2021

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, saat webinar dengan empat Menteri, Senin kemarin (15/6)

Suarapendidikan.com, Jombang – Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) mengumumkan keputusan bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI mengumumkan rencana penyusunan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 secara virtual melalui webinar, Senin kemarin (15/06).

Mendikbud mengatakan prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 tersebut adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

“Tahun Ajaran Baru bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020 mendatang. Namun demikian, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, melainkan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah,” kata Nadiem.

Hingga 15 Juni 2020, terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota sehingga mereka harus tetap Belajar dari Rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6 persen.

Terkait hal itu, Ia menegaskan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau harus dilakukan secara ketat dengan persyaratan berlapis. Yakni, bagi satuan pendidikan yang berada di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Kedua, adalah jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberi izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan Belajar dari Rumah secara penuh”, tegasnya.

Mendikbud juga menghimbau kepada semua pihak termasuk seluruh kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat agar bergotong-royong mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran dan tahun akademik baru ini. (w/nr)