Mulai 5 Juni 2020 ASN Terapkan Sistem Kerja Dalam TATANAN NORMAL BARU

Suarapendidikan.com – Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja, dan memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian/Lembaga/Daerah dapat berjalan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 serta untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran dan mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah dan  masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Terbitkan Surat Edaran No 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Tatanan Normal Baru.

Ada beberapa penyesuaian dalam pelangsanaan Tatanan Normal Baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penyesuaian Sistem Kerja

a.     Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam  peraturan perundang-undangan di  bidang kepegawaian. Namun  demikian, untuk beradaptasi  dengan  kondisi  pandemi COVID-19,  perlu  dilakukan penyesuaian  sistem  kerja  bagi Pegawai Aparatur Sipil  Negara dengan  cara  menjalankan  protokol  kesehatan  dalam  aktivitas keseharian.

b.    Penyesuaian  sistem   kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  D  angka  2 huruf  a, dilaksanakan  untuk  mewujudkan  budaya   kerja  yang  adaptif  dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

c.    Penyesuaian  sistem  kerja dimaksud dapat  dilaksanakan  melalui  fleksibilitas dalam pengaturan  lokasi  bekerja bagi Pegawai  Aparatur Sipil  Negara, yang meliputi:

  1. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office); dan/atau
  2. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal  (work  from home).

d.    Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office} Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

e.    Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) Pegawai Aparatur Sipil rumah/tempat tinggal Negara melaksanakan tugas kedinasan di dimana Pegawai    Aparatur Sipil Negara di tempatkan/ditugaskan pada instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

f.  Terhadap  fleksibilitas  dalam  pengaturan  lokasi  bekerja, Pejabat  Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah:

  1. Mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pejabat/pegawai di lingkungan  unit kerjanya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office)    dan/atau di rumah/tempat  tinggal  (work from  home)  dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.
  2. Menentukan  Pegawai Aparatur Sipil  Negara  yang dapat  melaksanakan tugas  kedinasan di  rumah/tempat  tinggal (work from  home),  dengan mempertimbangkan:
  1. Jenis pekerjaan pegawai,
  2. Hasil penilaian kinerja pegawai,
  3. Kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi,
  4. Laporan disiplin pegawai,
  5. Kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai,
  6. Tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar,
  7. Kondisi  kesehatan  keluarga  pegawai  (dalam  status  orang  dalam pemantauan/orang     dalam pengawasan/dikonfirmasi positif COVID-19).
  8. Riwayat perjalanan dalam  negeri/luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
  9. Riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
  10. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

g.     Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah yang berlokasi  di  wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar agar:

  1. Menugaskan   Pegawai  Aparatur Sipil  Negara  untuk  menjalankan  tugas kedinasan   di  rumah/tempat  tinggalnya   (work  from   home)   secara penuh  dengan  tetap  memperhatikan  sasaran  kinerja  dan  target  kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan.
  2. Mengatur  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  pada  lnstansi   Pemerintah yang tugas dan fungsinya  bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun  2020 tentang Pedoman Pembatasan    Sosial     Berskala    Besar    dalam    Rangka    Percepatan Penanganan    Corona    Virus     Disease     2019     (COVID-19),     untuk melaksanakan  tugas  kedinasan  di kantor (work from  office)  dengan jumlah   minimum   pejabat/pegawai   dengan   tetap   mengutamakan protokol kesehatan.

h.    Pejabat     Pembina     Kepegawaian     pada     Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan  agar  penyesuaian  sistem   kerja  dalam  tatanan  normal  baru produktif dan aman COVID-19 yang dilakukan tidak mengganggu  kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

i.      Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian/Lembaga/Daerah agar:

  1.  Melakukan  penyederhanaan   proses   bisnis  dan  standar  operasional prosedur  pelayanan   dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  dan komunikasi;
  2. Menggunakan media informasi  untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
  3. Membuka media komunikasi online sebagai wadah  konsultasi  maupun pengaduan;
  4. Memastikan   bahwa   output   dari   produk  pelayanan  yang  dilakukan secara  online  maupun  offline  tetap  sesuai  dengan  standar yang telah ditetapkan; dan
  5. Memperhatikan   jarak   aman   (physical   distancing),   kesehatan,   dan keselamatan  pegawai   yang   melakukan   pelayanan  langsung  secara of/line   sesuai   dengan   protokol   kesehatan   yang   ditetapkan   oleh Menteri Kesehatan.

j.     Penyelenggaraan   kegiatan   dan   perjalanan   dinas   dilaksanakan   dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Seluruh  penyelenggaraan  rapat dan/atau  kegiatan tatap  muka  baik di lingkungan instansi pusat maupun  instansi daerah agar memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  atau  melalui media elektronik lainnya yang tersedia.
  2. Apabila berdasarkan  urgensi yang sangat tinggi  harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta  rapat  (physical  distancing)  dan  jumlah  peserta sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Perjalanan  dinas  dilakukan secara  selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta  memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan. (NR)