Pemkab Jombang Terapkan Sistem Kerja Shift bagi ASN, Satu hari Dinas, Satu hari Kerja di Rumah

Suarapendidikan.com, Jombang – Meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Jombang, maka dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pernerintah Kabupaten Jombang, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jornbang, Melalui suarat edaran Nomor : 800/1058/415.41/2020 yang berisi sebagai berikut:

1. Melakukan sistem shift 1 (satu) hari kerja di kantor dan 1 (satu) hari kerja dari rumah (Work From Home) yang pernbagiannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

2. Ketentuan pembagian shift tersebut dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.

3. Aparatur Sipil Negara yang sedang metraksanakan tugas kedinasan di rumah I tempat tinggalnya (Work From Home), harus berada dalarn tennpat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti rnisalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.

 4. Pembagian shift bagi ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana / Fungsional dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

5. Bagi Unit Kerja / Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik tidak mengikuti point 1, tetapi diatur oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ritme kerjanya.

6. ASN yang shift keria di kantor tetap wajib melaksanakan absensi finger print sesuai jam kerja yang ditentukan yaitu : a. Hari Senin s/d Kamis : pukul 02.00 – 15.00 WB b. Hari Jurnat : pukul 07.00 – 14,00 WIB c. Kegiatan apel pagi dan senam pagi pada hari Jumat ditiadakan.

7. Menunda perjalanan dinas baik dalam provinsi maupun luar provinsi terkecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak.

8. Bagi ASN yang pulang dari perjalanan dinas atau memiliki resiko terinfeksi COVID-19 diharapkan untuk melakukan medical check-up di Rumah Sakit yang telah mendapat rujukan.

9. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media eletronik yang tersedia.

10. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing).

11. Kepala Perangkat Daerah agar menyediakan tempat cuci tangan / Hand Sanitizer dan melakukan penyemprotan disinfektan di unit Kerjanya masing-masing;

12.Selama pemberlakuan sistem kerja shift, TPP tetap diberikan dengan memperhatikan ketentuan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang;

13. Dengan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 800/1019/415.41/2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dicabut dan tidak berlaku;

l4. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku mulai ditetapkan sampai berakhirnya kondisi status keadaan darurat beneana dan akan dievaluasi lebih lanjut dalam pelaksanaannya. (NR)