Pentingnya cermat memahami NUPTK

Suarapendidikan.com, Jombang – Perubahan kebijakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang memberikan angin segar bagi sekolah. Selain itu, batas penggunaan dana BOS untuk menggaji guru honorer naik maksimal 50 persen. Namun, terdapat kekhawatiran hal ini berpotensi diskriminatif. Sebab, ada syarat harus memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang prosesnya dinilai rumit.

Hal inipun ditanggapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam talkshow di radio Suara Pendidikan. M. Yusuf dan Totok Dwi Santoso, Pelaksana bidang pembinaan Ketenagaan Disdikbud Jombang menjelaskan, para pengusul harus mencermati aturan yang diberlakukan untuk mengajukan NUPTK bagi GTT dan PTT karena persetujuan pengajuan NUPTK dilakukan secara berjenjang dari Disdikbud Kabupaten dilanjutkan LPMP Disdikbud Provinsi sampai ke pusat di PDSPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

“Sudah kami sampaikan bahwa pengajuan NUPTK diserahkan melalui Wilker Kecamatan lalu ke Disdikbud Kabupaten. Nah, Kunci Utama penerbitan ini ada di Operator di Disdikbud Kabupaten sehingga kami harus benar-benar selektif dalam memverifikasi data dari Wilker”ujar Totok

M Yusuf menambahkan bahwa tidak jarang operator harus menolak pengajuan NUPTK untuk diperbaiki datanya karena jika diterima akan merugikan yang bersangkutan.

“Kami sebagai penentu awal dari penerbitan NUPTK ini benar-benar memverifikasi pengajuan secara detil karena verifikasi NUPTK ini berlapis, kalau kami setujui, lalu di level yang lebih atas, itu akan membutuhkan waktu yang lama, karena yang diverifikasi tidak hanya dari Kabupaten Jombang” jelas Yusuf

Ia menambahkan bahwa data sebenarnya bisa di cek sendiri di lemabaga sebelum dikirim ke Wilker untuk diajukan ke Disdikbud. Hal ini dimaksudkan agar pengajuan efektif.

“Intiya adalah kualitas data merupakan kunci penerbitan NUPTK, misalkan data diharuskan dikirimkan dalam bentuk hasilm scan dan bukan foto yang di pdf-kan, nah itu harus dipatuhi betul”imbuhnya

Totok menambahkan lembaga harus cermat dalam membaca aturan yang berlaku untuk pengajuan NUPTK karena menurutnya, masalah terjadi ketika pengusul tidak memahami dengan benar aturan yang berlaku sehingga data yang dikirimkan tidak sesuai.

“Kami betul-betul menekankan, pahami betul aturan yang berlaku dari kementerian untuk pengajuan. NUPTK ini berlaku untuk semua jenjang mulai dari PAUD sampai SMA. Dan hanya terbit satu kali, jadi harus benar-benar dicek kesesuaian. Karena kadang terjadi NUPTK ganda, jadi 1 NUPTK ada 2 nama penerima, jadi harus dicek. Prosesnya ini sangat sederhana, namun harus benar-benar teliti”jelasnya.

Informasi lengkap anda bisa saksikan talskhow seputar NUPTK di Fanpage Facebook Radio Suara Pendidikan. (A/NR)