Program SMK Membangun Desa, Kuatkan Peran SMK dalam Pembangunan Pedesaan

Suarapendidikan.com – Program SMK Membangun Desa menjadi salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan kebijakan Revitalisasi SMK. Sebagai tindak lanjutnya, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kemendikbud bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Koordinasi Penguatan Peran SMK dalam Pembangunan Pedesaan. Kegiatan berlangsung di Provinsi Jawa Barat, yakni pada 13 s.d. 15 Oktober 2020 di Tasikmalaya, serta 16 s.d. 18 Oktober 2020 di Garut.

Direktur SMK Kemendikbud, M. Bakrun mengatakan, program SMK Membangun Desa bertujuan untuk menciptakan terobosan dan mewujudkan sinergi antara SMK dan pemerintah desa. “SMK harus jadi solusi permasalahan bangsa, karena menyelesaikan masalah bangsa dimulai dari desa,” ujar Bakrun dalam sambutannya saat kegiatan koordinasi di Garut, Jawa Barat, (16/10/2020).

Menurut Bakrun, sinergi antara SMK dengan pemerintah desa juga diharapkan bisa membuat keberadaan SMK bermanfaat untuk lingkungan terdekatnya. “Mengingat mayoritas SMK di Indonesia berlokasi di pedesaan,” tuturnya. Ia juga menyoroti peluang di mana SMK bisa mendampingi pengelolaan dana desa yang diharapkan bisa digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto mengatakan, ada dua program utama yang dicanangkan oleh Direktorat SMK, yaitu link and match antara SMK dengan dunia industri, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) SMK.

“Untuk mewujudkan link and match, supaya lulusan SMK bisa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, maka kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Merancang kurikulum harus dirancang bersama industri,” kata Wikan.

Namun, lanjutnya, yang paling penting adalah sumber daya manusia di SMK harus memiliki motivasi dan kemauan untuk melakukan terobosan. “Selain itu, penguatan soft skill untuk peserta didik sangat penting, di samping hard skill. Guru-guru pun harus berinovasi dalam pembelajaran. SMK akan menjadi hebat jika pengelolanya mempunyai tim yang hebat,” tutur Wikan.

Turut hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah. Ia berharap kolaborasi SMK dengan desa bisa ikut mengentaskan pengangguran desa. “Masyarakat juga harus mandiri dalam bidang pangan, ekonominya harus tumbuh. Jangan sampai Garut beli garam dari Jakarta. Pulau Jawa bagian selatan masih menjadi tantangan untuk menjadi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Terkait ketahanan pangan tersebut, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Direktorat SMK berupaya mendukung keberadaan SMK untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pengembangan ekonomi pedesaan, serta mampu mengembangkan potensi/kompetensi SDM desa agar berkontribusi secara langsung dalam program tersebut. Dengan memperhatikan pentingnya ketahanan pangan nasional dan sebagai upaya percepatan pembangunan pedesaan, maka perlu dilaksanakan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat melalui Direktorat SMK berinisiasi menyelenggarakan koordinasi di tingkat desa. Tujuannya untuk mendukung dan menguatkan fungsi dan peran seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat SMK, SMK-SMK, dan pemangku kepentingan di tingkat desa terkait.

Dalam kegiatan Koordinasi Penguatan Peran SMK dalam Pembangunan Pedesaan di Garut, sebanyak 57 SMK, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Garut dilibatkan sebagai peserta kegiatan. Acara diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kerja sama secara simbolik antara SMKN 2 Garut dengan enam desa dan satu kelurahan yang berada di Kabupaten Garut. Ketujuh desa tersebut adalah: Desa Banyuresmi, Desa Langensari, Desa Jati, Desa Rancabango, Desa Sukasenang, Desa Sinar Jaya dan Kelurahan Pananjung. Perjanjian ditandatangani Kepala SMK Negeri 3 Garut Dadang Johar Arifin, beserta kepala desa dan lurah. Hadir sebagai pemateri adalah Direktur FP3MKI Marlock dan akademisi Universitas Gadjah Mada, Alva Edi Tontowi dan Ambar Pertiwiningrum. (Denty Anugrahmawaty/Desliana Maulipaksi)